Oleh Abdullah Sammy
Pergantian pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dari rezim Nurdin Halid ke Djohar Arifin Husin ternyata tak juga menyelesaikan kisruh jagat sepak bola nasional. Mundurnya pelatih tim nasional U-23 Rahmad Darmawan (RD) menghadirkan efek domino yang merembet pada nasib kepengurusan PSSI.
Suara yang menginginkan digelarnya kongres luar biasa (KLB) PSSI pun bermunculan. Sejumlah pengurus provinsi PSSI bahkan telah mendeklarasikan lahirnya Forum Pengurus Provinsi (FPP) PSSI yang akan menggelar rapat akbar pada 18 Desember 2011.
Anggota Komite Eksekutif PSSI yang juga Ketua Pengprov Jawa Timur La Nyalla Mattalitti menilai, gerakan klub yang mendorong KLB adalah puncak dari kegeraman klub atas PSSI. PSSI dinilainya semena-mena menghukum klub peserta Liga Super Indonesia (LSI) sehingga muncullah desakan KLB. "PSSI sudah hilang kredibilitas. Diawali mundurnya RD dan kini merembet ke klub. KLB akan jadi jalan keluar," kata La Nyalla, Rabu (14/12).
Ketua FPP Dwi Irianto dalam keterangan pers di Jakarta, semalam, mengatakan, sikap bulat para pengurus provinsi untuk menggelar KLB yang diawali rapat koordinasi. "Rapat akbar sepak bola nasional pada 18 Desember di Jakarta akan mengundang semua anggota PSSI di seluruh Indonesia," ujar sekretaris Pengurus Provinsi PSSI DIY itu.
Dwi menambahkan, rapat akbar akan menjadi ajang bagi pengurus provinsi PSSI untuk menyampaikan ultimatum agar PSSI kembali pada amanat kongres Bali. Jika seruan itu tidak digubris, mereka akan mengusulkan KLB untuk mencopot pengurus PSSI. Dia berharap, rapat akbar ini akan dihadiri dua pertiga pengurus provinsi PSSI sehingga bisa memenuhi kuorum jika menempuh mekanisme KLB. "Kalau klub mendukung adanya KLB, kemungkinan akan terbentuk presidium penyelamat sepak bola Indonesia."
Dalam kesempatan itu, FPP menyampaikan 10 tuntutan pada PSSI yang dibacakan perwakilan Jawa Tengah Johar Lin Eng. Jika PSSI memenuhi tuntutan, FPP akan membatalkan usulan kongres. Tuntutan itu menjadi tawaran terakhir untuk menyelesaikan polemik sepak bola nasional. "Tujuan kami adalah ingin membawa PSSI ke jalan yang benar."
Terkait tuntutan sejumlah pengurus provinsi yang mengancam KLB, Wakil Ketua PSSI Farid Rahman mengatakan, segala tuntutan harus sesuai aturan. Jika memang sesuai Statuta PSSI, KLB bisa digelar. Namun, dia mengaku belum ada pelanggaran statuta yang dibuat PSSI. "Kalau memang sesuai statuta dan memenuhi kuoum, KLB bisa dilaksanakan. Saya kira kita berbicara program ke depan saja ketimbang ribut-ribut KLB," kata Farid.
Farid pun menyinggung soal mundurnya Rahmad Darmawan dari tim nasional senior. Dia menilai, hal itu terpulang pada sang pelatih. Namun, jika alasan pengunduran diri RD adalah karena ingin menuntut ilmu kepelatihan di luar, PSSI akan membantu memberikan beasiswa. ''Belum melihat bentuk kontraknya. Yang jelas akan diselesaikan oleh komite timnas PSSI. Kalau alasannya untuk menimba ilmu kepelatihan ke luar, kami tentu akan membantu demi kemajuan pelatih,'' ujarnya.
RD yang ditemui di sekolah Al-Azhar, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, mengaku memang ingin belajar kepelatihan sepak bola di luar negeri setelah mundur dari tim nasional U-23. "Sudah ada komunikasi untuk menimba ilmu kepelatihan di Australia," kata RD.
Namun, RD mengaku tetap bersedia untuk kembali melatih tim nasional Indonesia setelah menyiapkan mental. Terutama setelah PSSI menghapus kebijakan mengenai pembatasan pengambilan pemain. RD juga meminta agar PSSI dapat memberikan kebijakan kepada pelatih untuk merekrut pemain dari semua klub, tak memandang dari LSI atau Liga Prima Indonesia (LPI).
"Intinya, kemunduran saya sebagai pelatih karena gagal meraih emas dalam SEA Games dan tidak diperbolehkannya mengambil pemain LSI untuk bergabung di Timnas," kata dia.
Mengenai dualisme liga yang ada saat ini, RD tak mau mempermasalahkan. Hanya saja, kebijakan pelatih untuk memilih pemain dari setiap tim tidak dibatasi. Sebab, sangat sulit bagi pelatih manapun bila dibatasi memilih pemain sedangkan potensi yang ada sangatlah besar. Maka, jangan pemain dijadikan objek kesalahan. "Meski ada tiga liga sekaligus, tetapi saya harapkan kebijakan pelatih untuk memilih pemain dari klub tidak dibatasi, itu saja," katanya.
Agustus lalu, PSSI memutuskan bahwa pengelola liga resmi musim 2011/2012 adalah PT Liga Prima Indonesia Sportindo dengan mengusung LPI. Sedangkan PT Liga Indonesia yang mengurusi LSI tak lagi dipakai karena tak mau menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan liga musim sebelumnya. Pada November, PSSI menyatakan LPI siap diikuti 24 klub.
Namun, akhirnya namun hanya diisi oleh 13 klub, termasuk enam klub dari LPI sebelumnya yang mendapat tiket promosi dan enam klub LSI. Sementara, sejumlah klub yang masih nekat berlaga di LSI seperti Persib dan Persipura mendapat sanksi degradasi dari PSSI dan denda Rp 1 miliar.
Mengomentari kisruh yang tidak berakhir, sumber Republika di internal PSSI mengungkapkan, pangkal persoalan terletak pada dendam dua kelompok yang tak kunjung usai. Dendam masih disimpan oleh sejumlah pengurus PSSI kini dengan eks pengurus PSSI di masa Nurdin Halid. Pengambilan keputusan PSSI soal kompetisi, kata dia, berpatokan pada hitungan politik.
"Coba lihat mengapa PSSI awalnya menetapkan 24 klub di liga dengan memberi enam tiket promosi gratis. Ini karena untuk menyingkirkan 14 klub yang bisa jadi masih loyal ke PT Liga Indonesia. Kalau seandainya 14 dari 24 klub keluar dari LPI ke LSI, masih ada 10 klub lagi yang bisa berkompetisi," kata dia. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mensyaratkan minimal 10 klub dalam liga profesional. ed: rahmad budi harto
KONTROVERSI PSSI
Kontroversi di tubuh sepak bola nasional terus bergulir. Semula, banyak pihak berharap, perselisihan di PSSI bakal tuntas setelah terpilihnya kepengurusan baru di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin. Ternyata, permasalahan terus berlanjut, dan akhirnya pelatih timnas U-23 Rahmad Darmawan pun mundur.
Juli 2011
Belum sepekan terpilih sebagai pengurus baru, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin memecat pelatih timnas senior Alfred Riedl, di saat Indonesia bersiap menghadapi Turkmenistan pada kualifikasi Piala Dunia 2014, 23 dan 28 Juli 2011.
Agustus 2011
PSSI telah menunjuk PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) sebagai pengelola kompetisi profesional musim 2011/2012. CEO PT Liga Prima Indonesia dijabat oleh Widjajanto, mantan CEO PT Liga Primer Indonesia. Liga profesional dibagi dua wilayah.
September 2011
PSSI meralat keputusan dengan menyatakan kompetisi profesional tetap satu wilayah. Tapi, jumlah peserta menjadi 24 klub, bukan 18 seperti sebelumnya.
Oktober 2011
Terjadi kontroversi hak siar liga. Antv mengklaim tetap menjadi official broadcaster. Padahal PSSI sudah menunjuk MNC Grup sebagai pemenang tender. PSSI memenangkan Persija kubu Hadi Basalamah sebagai tim resmi yang tampil di LPI.
November 2011
PSSI mengklaim 24 tim siap berlaga di LPI. Kenyataannya, hanya 13 klub yang bermain di LPI.
Desember 2011
PSSI melarang pemain LSI membela tim nasional. Pelatih timnas U-23 Rahmad Darmawan memutuskan mengundurkan diri setelah PSSI mengumumkan keputusan ini. Sejumlah pengurus provinsi menyuarakan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB).
Sumber: data Republika Pengolah: Israr Ilustrasi: Da’an Yahya
Pergantian pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dari rezim Nurdin Halid ke Djohar Arifin Husin ternyata tak juga menyelesaikan kisruh jagat sepak bola nasional. Mundurnya pelatih tim nasional U-23 Rahmad Darmawan (RD) menghadirkan efek domino yang merembet pada nasib kepengurusan PSSI.
Suara yang menginginkan digelarnya kongres luar biasa (KLB) PSSI pun bermunculan. Sejumlah pengurus provinsi PSSI bahkan telah mendeklarasikan lahirnya Forum Pengurus Provinsi (FPP) PSSI yang akan menggelar rapat akbar pada 18 Desember 2011.
Anggota Komite Eksekutif PSSI yang juga Ketua Pengprov Jawa Timur La Nyalla Mattalitti menilai, gerakan klub yang mendorong KLB adalah puncak dari kegeraman klub atas PSSI. PSSI dinilainya semena-mena menghukum klub peserta Liga Super Indonesia (LSI) sehingga muncullah desakan KLB. "PSSI sudah hilang kredibilitas. Diawali mundurnya RD dan kini merembet ke klub. KLB akan jadi jalan keluar," kata La Nyalla, Rabu (14/12).
Ketua FPP Dwi Irianto dalam keterangan pers di Jakarta, semalam, mengatakan, sikap bulat para pengurus provinsi untuk menggelar KLB yang diawali rapat koordinasi. "Rapat akbar sepak bola nasional pada 18 Desember di Jakarta akan mengundang semua anggota PSSI di seluruh Indonesia," ujar sekretaris Pengurus Provinsi PSSI DIY itu.
Dwi menambahkan, rapat akbar akan menjadi ajang bagi pengurus provinsi PSSI untuk menyampaikan ultimatum agar PSSI kembali pada amanat kongres Bali. Jika seruan itu tidak digubris, mereka akan mengusulkan KLB untuk mencopot pengurus PSSI. Dia berharap, rapat akbar ini akan dihadiri dua pertiga pengurus provinsi PSSI sehingga bisa memenuhi kuorum jika menempuh mekanisme KLB. "Kalau klub mendukung adanya KLB, kemungkinan akan terbentuk presidium penyelamat sepak bola Indonesia."
Dalam kesempatan itu, FPP menyampaikan 10 tuntutan pada PSSI yang dibacakan perwakilan Jawa Tengah Johar Lin Eng. Jika PSSI memenuhi tuntutan, FPP akan membatalkan usulan kongres. Tuntutan itu menjadi tawaran terakhir untuk menyelesaikan polemik sepak bola nasional. "Tujuan kami adalah ingin membawa PSSI ke jalan yang benar."
Terkait tuntutan sejumlah pengurus provinsi yang mengancam KLB, Wakil Ketua PSSI Farid Rahman mengatakan, segala tuntutan harus sesuai aturan. Jika memang sesuai Statuta PSSI, KLB bisa digelar. Namun, dia mengaku belum ada pelanggaran statuta yang dibuat PSSI. "Kalau memang sesuai statuta dan memenuhi kuoum, KLB bisa dilaksanakan. Saya kira kita berbicara program ke depan saja ketimbang ribut-ribut KLB," kata Farid.
Farid pun menyinggung soal mundurnya Rahmad Darmawan dari tim nasional senior. Dia menilai, hal itu terpulang pada sang pelatih. Namun, jika alasan pengunduran diri RD adalah karena ingin menuntut ilmu kepelatihan di luar, PSSI akan membantu memberikan beasiswa. ''Belum melihat bentuk kontraknya. Yang jelas akan diselesaikan oleh komite timnas PSSI. Kalau alasannya untuk menimba ilmu kepelatihan ke luar, kami tentu akan membantu demi kemajuan pelatih,'' ujarnya.
RD yang ditemui di sekolah Al-Azhar, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, mengaku memang ingin belajar kepelatihan sepak bola di luar negeri setelah mundur dari tim nasional U-23. "Sudah ada komunikasi untuk menimba ilmu kepelatihan di Australia," kata RD.
Namun, RD mengaku tetap bersedia untuk kembali melatih tim nasional Indonesia setelah menyiapkan mental. Terutama setelah PSSI menghapus kebijakan mengenai pembatasan pengambilan pemain. RD juga meminta agar PSSI dapat memberikan kebijakan kepada pelatih untuk merekrut pemain dari semua klub, tak memandang dari LSI atau Liga Prima Indonesia (LPI).
"Intinya, kemunduran saya sebagai pelatih karena gagal meraih emas dalam SEA Games dan tidak diperbolehkannya mengambil pemain LSI untuk bergabung di Timnas," kata dia.
Mengenai dualisme liga yang ada saat ini, RD tak mau mempermasalahkan. Hanya saja, kebijakan pelatih untuk memilih pemain dari setiap tim tidak dibatasi. Sebab, sangat sulit bagi pelatih manapun bila dibatasi memilih pemain sedangkan potensi yang ada sangatlah besar. Maka, jangan pemain dijadikan objek kesalahan. "Meski ada tiga liga sekaligus, tetapi saya harapkan kebijakan pelatih untuk memilih pemain dari klub tidak dibatasi, itu saja," katanya.
Agustus lalu, PSSI memutuskan bahwa pengelola liga resmi musim 2011/2012 adalah PT Liga Prima Indonesia Sportindo dengan mengusung LPI. Sedangkan PT Liga Indonesia yang mengurusi LSI tak lagi dipakai karena tak mau menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan liga musim sebelumnya. Pada November, PSSI menyatakan LPI siap diikuti 24 klub.
Namun, akhirnya namun hanya diisi oleh 13 klub, termasuk enam klub dari LPI sebelumnya yang mendapat tiket promosi dan enam klub LSI. Sementara, sejumlah klub yang masih nekat berlaga di LSI seperti Persib dan Persipura mendapat sanksi degradasi dari PSSI dan denda Rp 1 miliar.
Mengomentari kisruh yang tidak berakhir, sumber Republika di internal PSSI mengungkapkan, pangkal persoalan terletak pada dendam dua kelompok yang tak kunjung usai. Dendam masih disimpan oleh sejumlah pengurus PSSI kini dengan eks pengurus PSSI di masa Nurdin Halid. Pengambilan keputusan PSSI soal kompetisi, kata dia, berpatokan pada hitungan politik.
"Coba lihat mengapa PSSI awalnya menetapkan 24 klub di liga dengan memberi enam tiket promosi gratis. Ini karena untuk menyingkirkan 14 klub yang bisa jadi masih loyal ke PT Liga Indonesia. Kalau seandainya 14 dari 24 klub keluar dari LPI ke LSI, masih ada 10 klub lagi yang bisa berkompetisi," kata dia. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mensyaratkan minimal 10 klub dalam liga profesional. ed: rahmad budi harto
KONTROVERSI PSSI
Kontroversi di tubuh sepak bola nasional terus bergulir. Semula, banyak pihak berharap, perselisihan di PSSI bakal tuntas setelah terpilihnya kepengurusan baru di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin. Ternyata, permasalahan terus berlanjut, dan akhirnya pelatih timnas U-23 Rahmad Darmawan pun mundur.
Juli 2011
Belum sepekan terpilih sebagai pengurus baru, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin memecat pelatih timnas senior Alfred Riedl, di saat Indonesia bersiap menghadapi Turkmenistan pada kualifikasi Piala Dunia 2014, 23 dan 28 Juli 2011.
Agustus 2011
PSSI telah menunjuk PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) sebagai pengelola kompetisi profesional musim 2011/2012. CEO PT Liga Prima Indonesia dijabat oleh Widjajanto, mantan CEO PT Liga Primer Indonesia. Liga profesional dibagi dua wilayah.
September 2011
PSSI meralat keputusan dengan menyatakan kompetisi profesional tetap satu wilayah. Tapi, jumlah peserta menjadi 24 klub, bukan 18 seperti sebelumnya.
Oktober 2011
Terjadi kontroversi hak siar liga. Antv mengklaim tetap menjadi official broadcaster. Padahal PSSI sudah menunjuk MNC Grup sebagai pemenang tender. PSSI memenangkan Persija kubu Hadi Basalamah sebagai tim resmi yang tampil di LPI.
November 2011
PSSI mengklaim 24 tim siap berlaga di LPI. Kenyataannya, hanya 13 klub yang bermain di LPI.
Desember 2011
PSSI melarang pemain LSI membela tim nasional. Pelatih timnas U-23 Rahmad Darmawan memutuskan mengundurkan diri setelah PSSI mengumumkan keputusan ini. Sejumlah pengurus provinsi menyuarakan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB).
Sumber: data Republika Pengolah: Israr Ilustrasi: Da’an Yahya
Posting Komentar
Ketik komentar anda (No rasis, No Anarkis)